Pangkoarmada II Hadiri Syukuran Validasi Organisasi Korps Marinir dan Kodaeral

TNI AL. Koarmada II. 14 Agustus 2025


Panglima Komando Armada II Laksda TNI I G. P. Alit Jaya, S.H., M.Si., didampingi Ketua Daerah Jalasenastri Armada II Ny. Yully Alit Jaya, menghadiri acara Syukuran Validasi Organisasi Korps Marinir dan 14 Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral). Kegiatan ini dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, bertempat di Lapangan Brigif 1 Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (14/8).

Dalam sambutannya, Kasal menyampaikan bahwa validasi organisasi bertujuan memastikan setiap satuan, jabatan, dan fungsi dalam struktur organisasi mampu mendukung pelaksanaan tugas TNI Angkatan Laut. Perubahan struktur ini diharapkan dapat menyesuaikan organisasi dengan kebutuhan operasional serta pembinaan satuan di bawah jajaran TNI AL, sehingga pelaksanaan tugas menjadi lebih efektif, efisien, dan responsif menghadapi berbagai tantangan.


Sehari sebelumnya, Rabu (13/8), Pangkoarmada II Laksda TNI I G. P. Alit Jaya menghadiri pengarahan Validasi Organisasi Koarmada RI yang berlangsung di Lounge RI Matjan Tutul, Markas Komando Koarmada RI. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Pangkoarmada RI Laksdya TNI Dr. Denih Hendrata, S.E., M.M., sebagai tindak lanjut dari peresmian 14 Kodaeral oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.


Usai pengarahan, dilaksanakan Upacara Penyerahan Tanda Pangkat dan Jabatan oleh para Komandan Lantamal I hingga XIV kepada Pangkoarmada RI. Prosesi ini menjadi simbol resmi penyesuaian struktur organisasi yang akan diterapkan di seluruh jajaran TNI Angkatan Laut, khususnya dalam mendukung kesiapan operasi dan pembinaan kekuatan.

Perubahan struktur organisasi TNI AL ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas komando, optimalisasi pembinaan personel dan material, serta penguatan dukungan operasional di seluruh wilayah perairan Indonesia. Diharapkan, validasi ini dapat memperkuat profesionalisme prajurit dan kesiapan TNI AL dalam menjaga kedaulatan serta keamanan maritim nasional.

(Pen/2)