PASINTEL LANAL MATARAM HADIRI RAPAT PERSIAPAN PAM LAND CLEARING MANDALIKA CIRCUIT MOTO GP

Lanal Mataram – Perwira Staf Intelijen (Pasintel) Lanal Mataram menghadiri rapat Forkopimda NTB dengan Agenda Persiapan Pengamanan Land Clearing Mandalika Circuit Moto GP, bertempat di Rupat Roops Polda NTB, Jalan Langko No. 77, Tamansari, Kec. Ampenan, Kota Mataram, NTB. Kamis (14/05/2020).

Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) menjelaskan Histori dan permasalahan Circuit Mandalika dimana pada tahun 1998 PT PPL/LTDC diberikan hak kelola lahan Mandalika oleh negara. Pada tahun 2009 Hak Pengelolaan Lahan (HPL) tersebut dialihkan kepada PT. ITDC untuk membangun Circuit Mandalika yang merupakan program prioritas Pemerintah Pusat. Dengan demikian lahan seluas 1.163.4 Ha akan di kelola oleh PT ITDC. Namun permasalahannya sampai saat ini masih adanya lahan (12 titik lahan) yang diduduki oleh masyarakat setempat sehingga menghambat proses pekerjaan pembangunan circuit Mandalika. Sedangkan Pemerintah Pusat menurut rencana akan melaksanakan kegiatan Moto GP di Circuit Mandalika pada tahun 2021 mendatang.

Tentang 12 titik lahan yg menjadi permasalahan yang mana 3 titik lahan berdasarkan putusan pengadilan berstatus ONCLA (tidak ada putusan/ditangguhkan). Lahan yang sekarang berstatus ONCLA itu dulunya merupakan lahan milik negara yang tidak dikelola atau lahan yang terbengkalai sehingga dikelola oleh masyarakat. Apabila lahan tersebut akan dikelola oleh pemerintah maka ada mekanisme yang diatur oleh UU yakni mekanisme ganti rugi namun dengan bukti alas hak yang sah secara hukum. Apabila tidak mempunyai alas hak maka permasalahan lahan tersebut bisa dilaporkan ke Polres atau dititipkan ke Pengadilan dan segera dilaksanakan Clearing land untuk dilaksanakan pembangunan.

Dalam rapat tersebut dihasilkan beberapa keputusan diantaranya : untuk tanah Inclaf agar segera dibayarkan atau diselesaikan masalah ganti ruginya, untuk masalah kelebihan tanah agar segera diukur ulang untuk memastikan ada tidaknya kelebihan tanah tersebut,  TNI/Polri siap melaksanakan pengamanan terhadap pelaksanaan eksekusi lahan sengketa supaya pembangunan lebih lancar dan cepat selesai.

Hadir dalam rapat :  Perwakilan Gubernur NTB, perwakilan dari Polda NTB, Danrem 162/WB ,  Pasintel Lanal Mataram, perwakilan Lanud, Kejari NTB, Kaur Ops Polda NTB, BPN NTB, Dir Reskrimum Polda NTB, Dir Samapta Polda NTB, Dansat Brimop Polda NTB, Kabid Propam Polda NTB, Kabidkum Polda NTB, Kapolres Loteng, Kaspol PP NTB dan Manajemen Direktur ITDC.

/ Dispen Lantamal VII