ASPOTMAR DANLANTAMAL XIII KOARMADA II HADIRI RAKOR LINTAS INSTANSI PENGAWASAN LARANGAN OPERASIONAL PUKAT HELA DAN PUKAT TARIK.

Tarakan: Kamis (16/05/19) Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP) telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (seine nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri KKP itu merupakan penegasan dari UU No.31/2004 tentang Perikanan Pasal 9 ayat (1) menyebutkan larangan kepemilikan dan penggunaan alat tangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di wilayah Indonesia.

Dampak penggunaan pukat hela dan pukat tarik memunculkan konflik antar nelayan diantaranya tumpang tindih daerah penangkapan ikan, kecemburuan nelayan yg mengunakan api ramah lingkungan, persaingan usaha yang tidak sehat.

Terkait dengan hal tersebut pada pukul 14.00 s.d 17.00 Wita bertempat di Rupat Dinas Pangan, Peternakan, Pertanian dan Perikanan. Gd. Gabungan Dinas (Gadis) Lantai V Jln. Jenderal Sudirman, Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan Prov Kaltara, Direktur P2SDMP menyampaikan Kita bersyukur kapal-kapal asing yang selama ini datang dari Cina, Vietnam dan Thailand permaslahannya sudah hampir selesai, Kapal kapal yang datang dari luar negeri ke Indonesia yang memakai nama orang Indonesia guna menghindari pajak PKPN, berapa triliun kita telah kehilangan pajak.
Kapal-kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia kita tangkap, kita bekerjasama dengan saudara kita dari TNI AL telah berhasil menangkap Kapal STS-50 yang merupakan buronan lnternasional dan Kapal SS2 yang dari hasil barang yang dibawa saja kita punya sitaan degan nilai sekitar 21,9 M keberhasilan ini merupakan kerjasama dengan Satgas 115. Ini merupakan hasil yang sangat dahsyat.
Kapal yang besar kapal yang sifatnya menengah dan besar juga sudah kita usir, kita suruh kembali ke negaranya .
Maksud dan tujuan diadakan acara ini adalah menyamakan persepsi, bersinergi dan penyampaian informasi dari masing masing Instansi agar para nelayan Indonesia bisa makmur dan sejahtera.

Sementara itu Aspotmar Danlantamal Xlll menambahkan Lima pilar poros maritim dunia merupakan tujuan dari kita semua untuk mencapai negara yang kuat dan besar.
Peran Lantamal XIII dalam upaya pemberantasan alat tangkap ikan yang dilarang.

– Melaksanakan pembinaan kekuatan dan kemampuan guna menyelenggarakan dukungan logistik dan administrasi Bagi unsur TNI AL di wilayah kerja Lantamal XIII.

– Menyelenggarakan patroli keamanan laut di wilayah kerja Lantamal XIII.

– Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut di wilayah kerja Lantamal XIII.
Ini merupakan tugas kami TNI AL, wilayah kerja kami di Lantamal XIII Tarakan, memang kami berada di Tarakan tetapi wilayah kerjanya membawahi Kalimantan Utara, Timur, Tengah dan Kalimantan Selatan ada empat wilayah yang di bawahi Lantamal XIII.
Kita Lantamal XIII mendukung dan siap melaksanakan kebijakan yang telah disepakati pucuk pimpinan kita TNI AL untuk pemberantasan ilegal fhising melalui satgas 115.

Adapun yang hadir dalam rakor tersebut sbb,Direktur P2SDMP KKP, Kadis Kelautan dan Perikanan Prov Kaltara, Polairud Polda Kaltara, Ka Stasiun PSDKP Tarakan, Ka BKIPM Tarakan, Ka Balai Karantina Trk, Bea Cukai Trk, Bakamla Trk, UPTD Tengkayu 2, Dinas Perikanan Trk, Ketua HNSI Prov Kaltara, Staf Camat Tarakan Tengah dan Staf Lurah Pamusian.

Dispenlantamal Xlll Koarmada ll.