ASINTEL DANLANTAMAL XIII TARAKAN MENGIKUTI ACARA TATAP MUKA DENGAN KA BNN RI


TARAKAN – Kedatangan Kepala Badan Narkotik Nasional (Ka BNN) Republik Indonesia Komjen Pol Drs. Heru Winarko. S.H. yang telah tiba di Tarakan pada hari Kamis kemaren (24/1/2019) adalah dalam rangka melaksanakan kunjungan kerja dan tatap muka dengan Pemangku Institusi Provinsi dan Kota Tarakan.

Pagi tadi, Jumat (25/1/2019) pukul 08.30 s.d 11.00 Wita bertempat di gedung serbaguna kantor Walikota Tarakan, Jl. Pulau Kalimantan Kel. Kampung Satu Skip Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan Prov. Kalimantan Utara, Asintel Danlantamal XIII Kolonel Marinir Azrin menghadiri acara tatap muka dengan Kepala BNN RI dalam rangka melaksanakan dialog tentang pemberantasan narkoba di Provinsi Kalimantan Utara.

Pada acara sambutan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara yang dibacakan oleh Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Bapak H. Udin Hianggio, beliau menyampaikan “atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan seluruh Bupati, Walikota dan seluruh jajaran, menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ka BNN RI di Provinsi Kalimantan Utara”. Kami melihat bagaimana keseriusan pemerintah pusat dalam rangka penanganan permasalahan Narkoba, mudah-mudahan kunjungan bapak dapat memberikan informasi langkah penanganan tersendiri terhadap peredaran narkoba khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Utara.

Lanjut beliau, hal ini juga merupakan pesan dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang menyampaikan bahwa perlu adanya langkah-langkah konkret, jelas dan tepat dalam proses untuk menentukan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara berkaitan masalah yang ditimbulkan oleh narkoba, karena akan terus menggerogoti bangsa dari generasi ke generasi dan dapat menjadi ancaman hingga tahun 2030. Oleh karena itu dengan kedatangan Kepala BNN RI dan rombongan yang langsung melihat ke perbatasan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara akan dapat menjadi salah satu langkah pasti bagi kita semua dalam masalah pemberantasan peredaran narkoba.

Kepala BNN RI Bapak Komjen Pol Drs. Heru Winarko, SH. Dalam sambutannya menyampaikan bahwa, narkoba dan korupsi sangat berbahaya. Narkoba secara psikis adalah habit (kebiasaan atau candu), Korupsi secara psikis adalah greedy (rakus/tamak), ada sekitar 4 juta yang orang terpapar Narkoba di Indonesia, jalur masuk narkoba di Indonesia lewat laut, darat dan udara. Adanya jaringan Internasional yang ikut bermain disini serta banyak lapas kita terpapar peredaran Narkoba. Satu jaringan Narkoba saja bisa menghasilkan 1.3 triliun uang hasil Narkoba.

Lanjut beliau, Saya mengingatkan kita semua disini jangan sekali-kali terlibat jaringan Narkoba. Jalur paling rawan penyelundupan Narkoba dari luar negeri adalah Selat Malaka. Setiap hari korban pecandu narkoba yang meninggal sekitar 30 orang/hari dan lebih kurang Rp 84.7 triliun peredaran uang Narkoba di Indonesia. Ini dari hasil sitaan aset bandar narkoba tahun 2018, serta jumlah tersangka dari tahun 2017-2018 sebanyak 59.645 orang. Sudah ada 74 jenis narkoba yang beredar di Indonesia, dimana ada 65 jenis yang sudah teridentifikasi masuk di Undang-Undang dan 9 jenis yang belum teridentifikasi masuk di Undang-Undang. Peredaran Narkoba jenis PPC banyak beredar melalui Kalimantan dan Sulawesi, dimana produksi besar-besaran ditemukan di Jawa Tengah. Pasar peredaran narkoba jenis PPC paling masif di kelompok remaja atau pelajar karena harganya sangat murah. Sementara kapasitas rehabilitasi di Indonesia masih sangat terbatas.


Pada sesi dialog, Kolonel Marinir Azrin selaku Asintel Danlantamal XIII menyampaikan beberapa hal di antaranya :
1. Bahwa kelemahan di pelabuhan adalah, tidak adanya scan container sebagai alat bantu petugas untuk mengontrol barang-barang yang masuk ke pelabuhan, baik dari truck, kontainer dan sarana lain. K9 sebagai hewan yang dapat membantu untuk mendeteksi Narkoba pun tidak ada. TNI AL sendiri punya 2 ekor akan tetapi sudah mati 1. Terhadap masalah tersebut kami sudah berkomunikasi dengan Ka BNN Provinsi agar dapatnya difasilitasi ke pusat, untuk pengadaannya.
2. Kelemahan pemerintah pusat dan daerah, karena sampai saat ini belum membuat sebuah regulasi yang mengatur jumlah dan pendataan/ID, terhadap masyarakat Provinsi Kaltara yang mempunyai speed boat. Banyak sekali speed boat berkecepatan tinggi yang masuk dari Tawau ke Sebatik, Nunukan dan Tarakan, tanpa bisa disekat oleh KRI. Semua speed tersebut adalah dicurigai sebagai pelaku illegal, tapi tidak bisa diketahui identitas siapa pemiliknya. Apabila ada regulasi yang mengatur tentang itu, maka aparat dapat melacak siapa pemilik-pemilk speedboat yang melakukan pelanggaran di laut.

Pada akhir sesi dialog, Ka BNN RI juga menyampaikan Sinergistas kepada masyarakat sekitar, sehingga benar-benar suatu saat persoalan Narkoba ini, tidak menjadi isu yang menjadi luar biasa begitu kuatnya kita melakukan upaya pemberantasan dan pencegahan. Kepada para sindikat nya kita melakukan upaya juga, memerlukan penanganan yang luar biasa.

Sebelum acara berakhir, dilaksanakan penandatanganan komitmen anti narkoba dan pemberian kenang-kenangan serta sesi foto bersama.

Dispen Lantamal XIII