Komandan Lantamal V Hadiri Penyerahan DIPA dan DPA Tahun Anggaran 2019
Lantamal V (17/12),—
Komandan Pangkalan TNI AL V (Danlantamal V ) Laksamana Pertama TNI Edwin, S.H,. menghadiri penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN) wilayah Provinsi Jatim TA. 2019 bersama 310 orang lainnya, di Gedung Grahadi, Surabaya (17/12).
Tampak hadir Drs. H. Saifullah Yusuf ( Wagub Jatim), Mayjend TNI Arif Rahman ( Pangdam V / Brawijaya), Laksda TNI Mintoro Yulianto, S.Sos., M.Si. (Pangkoarmada II), Irjenpol Lucky Hermawan (Kapolda Jatim), Laksma TNI Muhammad Ali (Gubernur AAL), Brigjen TNI Mar Nur Alamsyah ( Danpasmar 1 ), Laksamana muda TNI Dwika Tjahya Setiawan ( Danpuspenerbal ), Laksamana Muda TNI Dedy Yulianto (Komandan Kodiklatal), Irjenpol Lucky Hermawan (Kapolda Jatim), Brigjen TNI Sucastiono (Kabinda Jatim), Dr. Sunarta SH, MH (Kajati Jatim), Dr. Abdul Kodir, SH. MH, (Kalanti Jatim), Abdul Halim Iskandar (Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur), Kolonel Pnb Rudi Iskandar (Komandan LANUD Juanda), Brigjen Pol Bambang ( Kepala BNNP Jawa Timur), 38 Bupati/Walikota se Jawa Timur, Ka. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Timur, Kepala KPPN se Jawa Timur, Ka. OPD Provinsi Jawa Timur dan Ka. Pengadilan Tinggi Jawa Timur.
Gubernur Jatim, Soekarwo didampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jatim menyerahkan DPA dan DIPA Tahun 2019 secara simbolis untuk beberapa satuan kerja dalam lingkup pembayaran KPPN Surabaya I, KPPN Surabaya II dan KPPN Sidoarjo.
Menurut Gubernur, penyerahan DIPA yang dilaksanakan lebih awal merupakan cerminan dari keinginan kita bersama agar proses pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran dapat berlangsung lebih tepat waktu yaitu awal Januari 2019 harus sudah dimulai.
Gubernur berharap, dengan pencairan anggaran yang lebih tepat waktu akan memberikan dampak yang lebih besar terhadap kegiatan perekonomian kita, sehingga masyarakat akan dapat segera menikmati hasil pembangunan secara lebih cepat, pembangunan berjalan lebih baik, pelayanan kepada masyarakatpun bisa berjalan lebih baik pula, dan manfaat dari dana Pemerintah (APBN dan APBD) segera dapat dirasakan oleh masyarakat..
Perbaikan tata kelola keuangan, dari mulai perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban serta Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan penggunaan anggaran dari pusat hingga ke daerah dan desa.
“Tantangan yang masih dihadapi tersebut tentunya perlu terus diperbaiki oleh semua aparat pemerintah agar dapat berbuat yang terbaik untuk masyarakat serta menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya yang dititipkan kepada kita oleh bangsa dan negara,”pungkasnya
