KOARMADA II – Surabaya, 14 November 2018
Kepala Staf Koarmada II Laksma TNI Ahmadi Heri Purwono, S.E.,M.M. menghadiri acara diskusi mengenai sosialisasi tentang Kebijakan Kelautan Indonesia yang berada di wilayah Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara yang digelar di Kantor Gubernur Jatim Surabaya, pada Rabu (14/11/2018).
Adapun salah satu materi yang dibahas dalam pertemuan ini adalah tentang prinsip kebijakan kelautan Indonesia yang terdiri dari kebijakan mengenai Wawasan Nusantara, Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi Biru, Pengelolaan Terintegrasi dan Transparan, Partisipasi, Kesetaraan dan Pemerataan.
Selain prinsip tersebut, dibahas juga mengenai tujuh pilar yang mendasari kebijakan kelautan Indonesia yakni Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum dan Keselamatan Laut , Tata Kelola dan Kelembagaan Laut , Ekonomi, Infrastruktur, dan Peningkatan Kesejahteraan, Pengelolaan Ruang Laut dan Pelindungan Lingkungan Laut , Budaya Bahari , Diplomasi Maritim.
Sementara itu Kebijakan Kelautan Indonesia yang digagas oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman ini mengacu pada definisi poros maritim dunia berdasarkan Peraturan Presiden 16 Tahun 2017, yakni suatu visi Indonesia untuk menjadi sebuah negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional.
Acara sosialisasi tersebut juga dihadiri oleh Sekda provinsi Jatim, Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr. Marsetio , Dansesko TNI, serta perwakilan dari unsur kemaritiman se-Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.
Kadispenkoarmada II, Letkol Laut (KH) Suratno, S.S., M.M.
